PADANG — Pemerintah Kota Padang mengejar target operasional 96 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total kebutuhan itu, 72 SPPG telah berjalan dan sisanya ditargetkan beroperasi penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung rapat evaluasi program MBG di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6). Rapat itu menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut.
Fadly Amran menegaskan, seluruh SPPG di Kota Padang harus mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berharap setiap dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik, mulai dari mutu layanan, kebersihan, dan keamanan pangan hingga tata kelola operasional.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegas Fadly Amran dalam sambutannya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku. Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus menjadi bagian dari ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar MBG. Dengan begitu, program ini tidak hanya memenuhi gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurut Fadly, keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh operasional dapur. Sistem pendataan yang akurat—mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat—menjadi kunci kelancaran program.
Dalam rapat tersebut, Fadly Amran meminta Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ia juga mengingatkan yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi yang juga Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang menjelaskan, evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan. Hal itu untuk memastikan seluruh aspek program berjalan optimal, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
"Sesuai arahan Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," pungkas Alfiadi.