PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, tidak ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya berjalan dari sisi konsumsi semata. Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan perlunya standardisasi produk lokal agar pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak bisa menjadi bagian dari rantai pasok program nasional ini.
"Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa masuk dalam ekosistem pemasok pangan ini," kata Fadly dalam rapat koordinasi dan evaluasi implementasi MBG di Padang, Rabu.
Menurut Fadly, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya gizi anak sekolah. Program ini juga harus menjadi motor penggerak ekonomi warga. Namun, tanpa standardisasi, produk lokal sulit bersaing dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menjelaskan, BGN telah merumuskan sistem penilaian yang ketat. Setiap SPPG kini dituntut memenuhi standar tertinggi, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional. "Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional," ujarnya.
Di luar urusan pangan, Pemkot Padang juga menyoroti aspek pendukung. Fadly menginstruksikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan dinas terkait untuk menjamin akses air bersih di seluruh dapur SPPG. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga higienitas proses produksi makanan.
Pemkot juga mengingatkan pengelola yayasan dan SPPG agar tertib administrasi, terutama terkait regulasi pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan. "Program prioritas tetap harus berjalan namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegas Fadly.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, melaporkan perkembangan operasional. Dari target 96 SPPG, sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen sudah aktif melayani penerima manfaat. Sisanya, 24 SPPG, ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Alfiadi menambahkan, evaluasi dilakukan setiap bulan untuk mengawal mutu dari hulu ke hilir. "Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan wali kota, seluruh SPPG harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat program unggulan Padang Juara," ujarnya.