BATUSANGKAR — Ratusan kendaraan, mulai dari truk angkutan hingga mobil pribadi, terlihat mengular antre mengisi BBM jenis solar di SPBU Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Jumat (26/6/2026). Fenomena ini bukan kali pertama terjadi dan menjadi indikasi kuat masih adanya kebocoran distribusi bahan bakar bersubsidi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya angkat bicara. Melalui pernyataan resminya, Pemprov Sumbar meminta pihak terkait untuk segera meningkatkan pengawasan di lapangan. Langkah ini dinilai mendesak karena antrean panjang tidak hanya terjadi di Tanah Datar, tetapi juga di sejumlah SPBU di daerah lain di provinsi tersebut.
“Kami meminta pengawasan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan solar bersubsidi,” demikian bunyi pernyataan resmi Pemprov Sumbar yang dikutip dari keterangan pers, Jumat (26/6/2026).
Sebuah foto udara yang diabadikan oleh ANTARA FOTO memperlihatkan situasi dramatis di SPBU Batusangkar. Ratusan kendaraan berbaris rapi memenuhi bahu jalan, menunggu giliran untuk mengisi tangki. Pemandangan ini menjadi bukti visual bahwa distribusi solar bersubsidi masih belum berjalan mulus di tingkat pengecer.
Solar bersubsidi memang diperuntukkan bagi sektor transportasi umum, nelayan, dan petani. Namun, praktik penimbunan atau penjualan kembali ke industri kerap terjadi karena selisih harga yang menggiurkan dengan solar non-subsidi. Antrean panjang seperti di Batusangkar menjadi salah satu gejala klasik dari praktik tersebut.
Pemprov Sumbar pun mendesak aparat penegak hukum dan Pertamina untuk melakukan sidak mendadak di SPBU-SPBU yang mencurigakan. Pengawasan berbasis data konsumen juga diminta diperkuat agar solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina maupun kepolisian terkait temuan di Tanah Datar. Namun, publik berharap langkah Pemprov Sumbar tidak berhenti pada imbauan, melainkan diikuti aksi nyata pengawasan di lapangan.