SUMATERA BARAT — Program percontohan ini akan berjalan di sekolah-sekolah di Florida, Georgia, dan Colorado, baik yang memiliki maupun tanpa petugas keamanan di kampus. Demikian dilaporkan The Washington Post. Setiap drone akan ditempatkan di lokasi aman yang sudah ditentukan di area sekolah, siap diaktifkan oleh guru melalui aplikasi atau tombol panik.
Begitu guru menekan tombol, drone akan lepas landas dari tempat penyimpanan yang terkunci. Pilot jarak jauh kemudian mengambil alih kendali untuk mendistraksi, menghalau, dan melumpuhkan pelaku menggunakan strobo, sirine, semprotan merica berbentuk gel, dan benturan fisik.
Justin Marston, pendiri sekaligus CEO Mithril Defense, mengklaim drone bisa mencapai pelaku dalam waktu 15 detik. "120 detik pertama sangat kritis karena sebagian besar penembakan terjadi di jendela waktu itu," kata Marston kepada The Washington Post.
Lima sekolah di Georgia yang mengadopsi sistem ini mendapat alokasi dana sebesar USD 500.000 (sekitar Rp 8,25 miliar) untuk menjalankan program percontohan. Legislator di negara bagian tersebut disebut telah menyetujui anggaran tanpa hambatan berarti. Namun, total biaya penerapan di sembilan sekolah belum diungkap secara rinci.
Marston secara spesifik merujuk pada tragedi pembantaian di sebuah sekolah dasar di Uvalde, Texas, pada 2022 yang menewaskan 19 siswa dan dua guru. Ia mengatakan drone seperti Guardian Angel "mungkin bisa menyelamatkan nyawa di Uvalde."
Perlu dicatat, insiden Uvalde tergolong tidak biasa karena aparat penegak hukum yang merespons saat itu tampak lumpuh dan menunggu lebih dari satu jam sebelum memasuki ruang kelas. Situasi semacam itu menjadi argumen utama Mithril bahwa kecepatan respons drone bisa menjadi pembeda.
Program ini tidak luput dari sorotan. Sejumlah kritikus menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk langkah pencegahan, seperti konseling, deteksi dini, atau perbaikan prosedur penguncian pintu. Kekhawatiran lain muncul soal risiko misidentifikasi: drone bisa salah mengenali siswa atau petugas keamanan sebagai ancaman saat operator berada di bawah tekanan.
Ada pula pandangan bahwa sistem drone bergaya militer tidak cocok untuk lingkungan sekolah dan biayanya jauh lebih besar ketimbang langkah-langkah sederhana seperti prosedur pintu terkunci yang konsisten.
Bahkan Marston sendiri mengakui batasan sistemnya: jika drone tidak aktif dalam dua menit pertama, maka janji utamanya—merespons cepat—tidak terpenuhi.
Tiga negara bagian akan menjalankan program percontohan tahun ini. Jika sekolah-sekolah yang dilindungi drone tidak mengalami insiden penembakan, pendukung program bisa mengklaim keberadaan drone berfungsi sebagai pencegah. Namun, tanpa kejadian nyata, efektivitas teknis sistem ini tetap sulit diukur secara objektif.
Sejak tragedi Columbine pada 1999, hampir 400.000 siswa di AS mengalami kekerasan senjata api di sekolah. Angka ini menjadi latar belakang mengapa solusi kontroversial seperti drone mulai dipertimbangkan serius oleh para pengambil kebijakan di tingkat negara bagian.