SUMATERA BARAT — Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, meminta pejabat senior kementeriannya merampungkan usulan struktur pajak baru pada September. Tenggat berikutnya: kebijakan ini harus berlaku paling lambat akhir tahun 2026.
Arah kebijakannya jelas. Kendaraan yang dirakit atau diproduksi secara lokal dapat tarif pajak lebih rendah. Sementara kendaraan utuh alias Completely Built-Up (CBU) dari perusahaan yang tidak punya investasi produksi di Thailand akan dikenakan pajak lebih tinggi.
Struktur baru ini menyasar satu titik: memaksa produsen menanam modal produksi di dalam negeri. Perusahaan yang sudah merakit di Thailand mendapat keringanan. Yang cuma mengimpor unit jadi dari luar, tarifnya naik.
Menurut Ekniti, langkah ini harus segera diterapkan untuk memastikan Thailand tetap menjadi pusat otomotif utama di kawasan ASEAN. Posisi itu yang sedang dipertaruhkan.
Usulan ini muncul menyusul laporan bahwa Indonesia sedang berupaya menarik produsen otomotif global untuk memindahkan operasi produksi mereka ke Indonesia. Toyota disebut-sebut sebagai salah satu target, lewat berbagai insentif investasi yang ditawarkan.
Thailand membaca sinyal itu sebagai ancaman langsung. Produsen yang sudah lama beroperasi di sana mulai khawatir dengan arah kebijakan baru ini, karena mereka harus memilih: memperdalam investasi produksi, atau menanggung tarif impor yang lebih mahal.
Kalau skema ini jalan sesuai jadwal, lanskap produksi otomotif ASEAN bisa bergeser. Thailand selama ini jadi basis produksi utama merek Jepang untuk pasar regional, termasuk memasok unit ke Indonesia.
Perang insentif antara Thailand dan Indonesia pada akhirnya menentukan di mana mobil-mobil itu dirakit. Bagi konsumen, efeknya baru terasa belakangan: harga, ketersediaan varian, dan kecepatan pengiriman unit CBU bisa berubah tergantung dari mana kendaraan itu masuk.
Yang belum jelas dari usulan ini: besaran tarif persisnya, model kendaraan mana yang terdampak paling dalam, dan bagaimana transisi bagi produsen yang saat ini mendominasi lewat jalur impor. Semua itu masih menunggu rampungnya usulan pada September.