SAWAHLUNTO — Rapat koordinasi kepala daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB Kota Sawahlunto Tahun 2026 itu menghasilkan penandatanganan NPHD senilai Rp50 juta. Pemko Sawahlunto menyebut dukungan anggaran tersebut sebagai penguatan kelembagaan, bukan sekadar seremonial.
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra memimpin langsung agenda yang digelar di Balai Kota Sawahlunto tersebut. Ia menegaskan kerukunan antarumat beragama merupakan modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap aman, damai, dan kondusif.
Hibah daerah senilai Rp50 juta itu disalurkan melalui mekanisme NPHD yang ditandatangani dalam rapat koordinasi. Skema ini mengikat secara administratif, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Riyanda Putra menekankan sinergi pemerintah daerah dengan FKUB tidak boleh berhenti pada dukungan kelembagaan dan anggaran. FKUB diharapkan semakin aktif menjalankan fungsi membangun toleransi serta menjadi ruang komunikasi antarumat beragama.
"Kerukunan antarumat beragama merupakan modal penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif," kata Riyanda.
Menurut Riyanda Putra, keharmonisan kehidupan beragama di Sawahlunto tidak cukup hanya dipertahankan. Kondisi itu harus terus dirawat melalui komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi lintas agama agar berbagai potensi persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dibicarakan dan ditangani sejak dini.
"Dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, berbagai potensi persoalan dapat dikomunikasikan dan ditangani sejak dini," ujarnya.
Riyanda Putra menyebut kerukunan sebagai modal sosial yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi masyarakat yang harmonis akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB Kota Sawahlunto. Kolaborasi lintas elemen ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di kota tambang batu bara yang kini bertumpu pada sektor pariwisata dan warisan budaya.
Dukungan anggaran melalui NPHD menjadi penanda komitmen Pemko Sawahlunto terhadap kerja-kerja kerukunan yang dijalankan FKUB sepanjang 2026.