Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan pemulihan ekonomi bagi 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak bencana tahun 2025 dengan total Rp 159 juta dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bantuan masing-masing Rp 3 juta itu telah ditransfer langsung ke rekening KPM dan diserahkan bersamaan dengan sosialisasi penanggulangan kemiskinan berbasis DTSEN di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (30/9). Penyaluran ini menyasar warga yang usaha dan ekonominya terganggu akibat bencana akhir tahun lalu.
SIMPANG EMPAT — Bupati Pasaman Barat Yulianto menyatakan bantuan tersebut diterima setelah pemerintah daerah mengajukan usulan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak bencana. Nilai bantuan per keluarga ditetapkan Rp 3 juta, dengan total keseluruhan mencapai Rp 159 juta untuk 53 KPM.
"Alhamdulillah kita memperoleh bantuan untuk perbaikan ekonomi warga terdampak bencana," kata Yulianto di Simpang Empat, Rabu.
Dana sudah masuk ke rekening masing-masing penerima. Warga diminta memanfaatkannya untuk membangkitkan kembali usaha keluarga yang sempat terhenti akibat bencana.
Pasaman Barat termasuk daerah yang terdampak bencana alam pada akhir tahun 2025. Sejumlah infrastruktur rusak, lahan pertanian terganggu, dan pelaku UMKM kehilangan sumber penghasilan.
Kondisi itu mendorong Pemprov Sumatera Barat mengalokasikan bantuan usaha sebagai langkah awal pemulihan ekonomi warga. Penyaluran dilakukan melalui transfer langsung agar dana cepat diterima dan tidak tertahan di rantai birokrasi.
Yulianto mengapresiasi perhatian Pemprov Sumbar terhadap warga Pasaman Barat. Menurutnya bantuan itu menyasar keluarga yang paling membutuhkan dukungan pascabencana.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Sumbar. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasaman Barat dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.
Penyerahan bantuan menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi langkah strategis penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2026. Acara berlangsung di Istana Bung Hatta, Bukittinggi.
Gubernur Sumatera Barat membuka kegiatan itu melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri. Ia menekankan pentingnya kebijakan konkret berbasis data dalam penanganan kemiskinan.
"Diperlukan kebijakan konkret seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN, serta pengoptimalan pemutakhiran data sehingga bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Pemutakhiran data DTSEN menjadi kunci agar program bantuan tidak salah sasaran. Pemkab Pasaman Barat berharap seluruh KPM memakai dana sesuai peruntukan sehingga usaha dan perekonomian keluarga pulih kembali pascabencana.