Menurut Yota, kemajuan sebuah kota tidak bisa diukur dari infrastruktur semata. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir memberikan rasa aman kepada kelompok paling rentan di masyarakat.
"Kota yang maju bukan hanya soal megahnya infrastruktur, tetapi bagaimana negara hadir memberi rasa aman bagi kelompok paling rentan," tegas Yota Balad di hadapan peserta pelatihan di Aula RM Sambalado, Desa Simpang, Kecamatan Pariaman Selatan.
Mengapa Wali Kota Menyebut Kondisi Ini Darurat?
Yota mengakui bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pariaman masih tergolong tinggi. Ia menilai pola penanganan kasus yang lamban dan parsial selama ini tidak lagi memadai.
Mantan Sekda Kota Pariaman itu mendorong sistem penanganan yang cepat, terintegrasi, dan berperspektif kemanusiaan. Menurutnya, kekerasan bukan semata persoalan hukum, melainkan luka sosial yang berdampak jangka panjang pada kualitas hidup korban.
"Korban kekerasan harus mendapatkan rasa aman dan kepastian bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Penanganannya harus melibatkan koordinasi lintas sektor, empati, dan profesionalisme," ujar Yota.
Pelatihan Dua Hari untuk Petugas Layanan dan Perangkat Desa
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman. Acara ini bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2026.
Plt Kepala DP3AKB Kota Pariaman, Ika Septia Maulana, bersama jajarannya mendampingi para kepala desa dan peserta dari Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Mereka menerima materi tentang tata kelola penanganan kasus, perlindungan korban, hingga mekanisme pendampingan yang tepat.
Pekerjaan Rumah Besar Pemkot Pariaman
Di balik agenda formal pemerintahan, pelatihan ini menjadi ruang evaluasi atas kenyataan pahit yang masih terjadi di tengah masyarakat. Yota menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan bukan sekadar slogan.
Pemerintah Kota Pariaman kini memiliki pekerjaan rumah besar: membuktikan bahwa negara benar-benar hadir bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
