BUKITTINGGI — Rapat tertutup di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, berujung pada instruksi langsung Gubernur Mahyeldi kepada jajarannya. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar tidak membiarkan gagasan dari Kantor Wilayah Kemenhaj Sumbar hanya menjadi dokumen.
Sepuluh Gagasan yang Langsung Ditindaklanjuti
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, H. M. Rifki, mempresentasikan sepuluh poin besar di hadapan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan pimpinan OPD. Gubernur Mahyeldi menilai seluruh gagasan itu punya potensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pelayanan haji.
“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumbar. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi,” ujar Mahyeldi dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi.
Embarkasi Padang: Efisiensi Biaya dan Peluang Ekonomi Baru
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian serius adalah penguatan Embarkasi Padang. Gubernur melihat potensi besar jika jemaah asal Provinsi Riau dan Jambi bisa diberangkatkan dari Padang, bukan dari embarkasi lain.
Menurut Mahyeldi, langkah itu akan menekan biaya perjalanan jemaah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal Sumbar. Namun, ia menekankan hal ini harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas jalan tol Padang–Pekanbaru.
UMKM, Kampung Haji, hingga Tabungan Usia Dini
Selain soal embarkasi, gagasan lain yang masuk dalam kajian adalah pemberdayaan UMKM, pengembangan Kampung Haji, penguatan program tabungan haji sejak usia dini, dan penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan berorientasi layanan haji dan umrah.
Mahyeldi menilai ekosistem ini bisa membuka ruang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Sumbar. Ia meminta seluruh potensi itu dipersiapkan dari sekarang agar daerah mampu mengambil manfaat dari besarnya aktivitas penyelenggaraan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Tim Lintas OPD dan Komunikasi dengan Riau-Jambi
Untuk mempercepat realisasi, Gubernur menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim ini bertugas mengkaji setiap usulan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Mahyeldi juga meminta Kanwil Kemenhaj Sumbar menjadi bagian dari tim tersebut. Selain itu, Pemprov Sumbar akan membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi untuk menjajaki kerja sama pengembangan layanan melalui Embarkasi Padang.
“Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kemenhaj Sumbar agar program ini dapat diwujudkan secara bertahap,” tegas Mahyeldi.
Gubernur berharap sinergi antara Pemprov Sumbar, Kanwil Kemenhaj, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya mampu melahirkan langkah konkret. Ia meyakini pengelolaan potensi ini secara kolaboratif tidak hanya meningkatkan pelayanan jemaah, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat.
