SUMATERA BARAT — Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, menilai akses internet yang makin luas saja tidak cukup untuk mendorong perdagangan digital di daerah. Menurutnya, aktivitas e-commerce sangat bergantung pada infrastruktur logistik, kualitas jaringan, daya beli, dan pemahaman digital masyarakat. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, ekonomi digital justru berpotensi memperlebar ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
Kota Yogyakarta dan Sleman Unggul di Sisi Penjual dan Pembeli
Dari sisi penjual, Kabupaten Sleman memimpin dengan rasio pelaku e-commerce tertinggi nasional, mencapai 10,10% dari total penduduk. Disusul Kota Salatiga (9,25%), Kota Yogyakarta (9,13%), Kota Batu (8,92%), dan Kota Malang (8,67%). Kelima daerah ini memiliki karakteristik serupa: penetrasi internet tinggi dan aktivitas ekonomi perkotaan yang kuat.
Sementara itu, dari sisi pembeli, Kota Yogyakarta mencatat rasio tertinggi dengan 36,98% penduduk aktif berbelanja daring. Posisi berikutnya ditempati Kota Depok (36,96%), Jakarta Selatan (36,45%), Jakarta Timur (34,73%), Tangerang Selatan (34,03%), dan Kota Bekasi (33,09%). Reza menilai Yogyakarta dan Sleman mampu menyeimbangkan aktivitas konsumsi dan produksi digital, didorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pangkalpinang Jadi Satu-satunya Wakil di Luar Jawa
Di luar Pulau Jawa, hanya Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang masuk dalam 10 besar daerah dengan rasio pembeli daring tertinggi, yakni 33,30%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia Timur sudah memadai, belum otomatis mendongkrak aktivitas jual-beli online.
Contohnya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya di Maluku telah memiliki cakupan desa dengan Base Transceiver Station (BTS) di atas 88%, namun rasio pelaku e-commerce di kedua wilayah itu masih di bawah 2,5%. Sebaliknya, daerah dengan transaksi digital tinggi seperti Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan sudah memiliki cakupan BTS di seluruh desa dan kelurahan.
Hambatan Logistik dan Daya Beli Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Reza menekankan bahwa penguatan ekonomi digital membutuhkan dukungan ekosistem yang lebih luas. Mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, literasi digital, kemudahan sistem pembayaran, hingga biaya logistik yang lebih efisien. Di Indonesia Timur, seperti Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi geografis dan mahalnya ongkos logistik menjadi hambatan utama. Hanya 23,83% desa di sana yang memiliki BTS, dan 48 desa masih tanpa akses sinyal internet.
Atas dasar temuan ini, NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya fokus pada perluasan jaringan internet. Kebijakan pengembangan ekonomi digital harus diarahkan pada pembangunan ekosistem secara menyeluruh. Tujuannya agar manfaat e-commerce tidak hanya memperbesar pasar konsumsi, tetapi juga menciptakan peluang usaha yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.
