TANAH DATAR — Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat tidak boleh lagi terhambat sekat kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung lokasi normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko, Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026).
Banjir bandang yang melanda pada 12 Mei lalu disebut telah merusak sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, dan menyebabkan penumpukan material di aliran sungai. Dody menekankan bahwa percepatan pemulihan irigasi menjadi prioritas karena saat ini sudah memasuki musim tanam.
Menurut Dody, perbaikan irigasi tidak hanya untuk memulihkan aktivitas warga, tetapi juga untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. “Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kita ingin mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah diminta bekerja terpadu tanpa lagi mempersoalkan batas kewenangan.
Usai meninjau lokasi bencana, rombongan melanjutkan kunjungan ke lahan calon pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam. Menteri PU menyebut lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi lokasi sekolah rakyat terbesar di Sumatera Barat dengan kapasitas hingga 3.000 siswa.
“Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter,” ungkap Dody. Ia menjelaskan, saat ini proses pematangan lahan masih berjalan, dan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah tahapan tersebut rampung.
Dody juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak. “Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan di daerah. “Kita sangat mendukung program strategis ini. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten harus merespons secara cepat dan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengungkapkan bahwa lahan 16 hektare tersebut merupakan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria, yang menjabat sebagai COO Danantara. Ia meyakini proyek ini akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama karena tenaga kerja yang diprioritaskan adalah putra daerah.