Partai Republik Bunuh Insentif EV, Beri Subsidi Minyak Rp 640 Triliun, Lalu Pura-pura Netral

Penulis: Saifuddin Wahid  •  Jumat, 05 Juni 2026 | 02:59:01 WIB
Pemerintahan Trump alokasikan subsidi minyak USD 40 miliar, hentikan insentif kendaraan listrik.

SUMATERA BARAT — Kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024 langsung diikuti serangkaian kebijakan energi yang kontroversial. Selain membunuh insentif pembelian EV, pemerintahan baru juga memberikan suntikan dana segar sebesar USD 40 miliar (sekitar Rp 640 triliun) untuk industri minyak dan gas bumi. Angka itu di luar subsidi tahunan yang sudah ada sebesar USD 30,8 miliar.

Mengapa Klaim "Setara" Itu Menyesatkan?

Argumen utama Partai Republik adalah mereka hanya menghentikan "kecurangan" terhadap kendaraan konvensional dengan menghapus keringanan pajak EV. Namun, klaim itu runtuh saat melihat data subsidi. Pemerintahan Biden sebelumnya tidak pernah menerbitkan mandat yang melarang mobil bensin. Aturan EPA hanya memperketat standar emisi, yang secara alami mendorong produsen menghadirkan lebih banyak hybrid dan EV.

"Tidak ada yang melarang mobil bensin atau memaksa Anda membeli EV," tulis peraturan EPA final soal standar emisi kendaraan ringan tahun 2027 dan seterusnya. Yang ada adalah target pengurangan polusi udara yang terbukti menyebabkan penyakit jantung dan pernapasan.

Subsidi Minyak Bumi: Praktik yang Dibela, Bukan Dihapus

Sikap ganda Partai Republik terlihat paling jelas di sini. Di satu sisi mereka menolak insentif untuk teknologi baru (EV dan panel surya). Di sisi lain, mereka justru menambah subsidi untuk industri yang sudah mapan dan sangat menguntungkan. Bukti paling gamblang adalah keputusan membayar USD 1 miliar kepada sebuah perusahaan agar menghentikan pembangunan ladang angin lepas pantai yang sudah dimulai.

Angin dianggap bising dan buruk, sebuah mitos yang sudah dibantah oleh analis teknologi. Sementara itu, data center milik perusahaan teknologi besar yang justru berisik dan boros energi, didorong masuk ke komunitas yang menolak mereka.

Ini Bukan Soal Netralitas, Tapi Kepemilikan

Kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan "memberi pilihan konsumen" atau "tanggung jawab fiskal". Ini soal siapa yang membiayai partai. Industri minyak dan gas bumi secara terbuka mendanai kampanye Partai Republik. Maka, wajar jika kebijakan yang dihasilkan mengalirkan dana publik ke sektor yang sama, sambil mematikan kompetisi dari energi alternatif.

Menghentikan insentif surya, membunuh kredit pajak EV, dan membayar miliaran dolar untuk menghentikan proyek angin adalah bukti bahwa lapangan bermain tidak diratakan—melainkan dimiringkan secara paksa ke arah fosil.

Reporter: Saifuddin Wahid
Sumber: jalopnik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top