SUMATERA BARAT — Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, menyatakan realisasi tersebut setara dengan 25,1 persen dari target tahun berjalan yang dipatok sebesar Rp2,76 triliun. "APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah," ujarnya di Manokwari, Selasa.
Pajak Dominasi Penerimaan, Coretax Jadi Pendorong
Penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp433,8 miliar, tumbuh 28,7 persen secara tahunan. Dari jumlah itu, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menyumbang Rp230,9 miliar, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp222,7 miliar.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat Rp6,2 miliar. Sementara itu, kelompok pajak lainnya justru mengalami kontraksi dengan nilai negatif Rp26,2 miliar. Kobir menekankan implementasi sistem perpajakan terbaru, Coretax, turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
PNBP Melesat 72,4 Persen, Lampaui Target Tahunan
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jauh lebih agresif. Realisasinya mencapai Rp258,3 miliar, atau 69,1 persen dari target tahunan sebesar Rp373,7 miliar. Angka ini menandai pertumbuhan 72,4 persen secara tahunan, didorong oleh PNBP lainnya yang mencapai sekitar Rp223 miliar dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp35,3 miliar.
Pertumbuhan PNBP yang melampaui target paruh pertama tahun ini mengindikasikan optimalisasi penerimaan negara dari sektor non-pajak di dua provinsi tersebut. DJPb mencatatkan tren positif ini sebagai sinyal perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Fungsi APBN di Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Kobir menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan APBN ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sebagai daerah dengan karakteristik geografis yang menantang, optimalisasi belanja negara sangat bergantung pada ketersediaan pagu pendapatan yang sehat.
Dengan realisasi yang masih menyisakan 74,9 persen target hingga akhir tahun, pemerintah daerah dan pusat didorong untuk terus menggenjot penerimaan. Fokus utama tetap pada perluasan basis pajak dan percepatan layanan publik yang didanai melalui mekanisme transfer ke daerah.
