Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9), untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Banjir bandang akibat hujan berintensitas tinggi menerjang wilayah Arosuka pada Senin (21/9) malam dan menyebabkan dua orang meninggal dunia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan kerusakan rumah, lahan pertanian, serta hewan ternak warga.
SOLOK — Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat banjir bandang di Kabupaten Solok. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait diminta terus berkoordinasi menangani kondisi darurat sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.
Peninjauan dilakukan ke Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok dan sejumlah rumah warga terdampak di Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang. Wapres didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, serta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok.
Pendataan Rumah, Lahan Pertanian, dan Ternak Dipercepat
Wapres meminta pemerintah segera mendata kerusakan rumah, lahan pertanian, dan hewan ternak milik warga yang terdampak. Pendataan itu menjadi dasar proses pemulihan agar penanganan dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
"Terkait rumah dan lahan pertanian milik warga yang mengalami kerusakan, saat ini sedang dilakukan pendataan. Segera sampaikan kepada petugas di lapangan terkait rumah, lahan pertanian, hewan ternak yang jadi imbas akibat bencana," katanya.
Bagi warga yang rumahnya tidak lagi dapat ditempati, pemerintah berjanji membangun kembali hunian tersebut setelah proses pendataan selesai. Lokasi pembangunan ulang akan ditentukan pemerintah daerah di tempat yang lebih aman.
"Ibu, rumahnya sudah didata. Nanti akan kami bangun kembali. Lokasinya akan ditentukan Bupati di tempat yang lebih aman," kata Wapres.
Dokumen Kependudukan Warga Jadi Perhatian
Selain hunian, Wapres meminta pemerintah daerah menangani dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana. Kartu keluarga dan KTP yang terdampak harus segera dapat digunakan kembali.
"Selain rumah, perlu ditindaklanjuti penanganan administrasi dokumen-dokumen, KK, KTP. Itu nanti Pak Bupati harus koordinir, ya," ujarnya.
Wapres menyampaikan hal itu langsung di hadapan warga pengungsian. Ia mengaku memahami beratnya kondisi yang dialami para korban.
"Saya memahami kondisi ini berat bagi bapak dan ibu. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal di lapangan," katanya.
Instruksi ke Forkopimda: Keselamatan Warga Prioritas
Kepada jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat di lapangan, Wapres menekankan langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak warga.
"Saya sudah sampaikan pada jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat di lapangan, bahwa langkah penanganan darurat harus memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan mendesak bapak ibu semua," ujarnya.
Banjir bandang menerjang wilayah Arosuka pada Senin (21/9) malam setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Pemerintah daerah bersama unsur terkait masih melakukan penanganan darurat hingga kunjungan Wapres berlangsung.
