PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa era pembangunan yang hanya mengandalkan anggaran daerah (APBD) yang terbatas sudah berakhir. Satu-satunya cara untuk mempercepat pembangunan adalah dengan bersaing memperebutkan program nasional melalui kesiapan teknis dan dokumen yang unggul.
Target Akhir Mei 2026: Semua Usulan Harus Masuk ke Pusat
Vasko memimpin langsung rapat koordinasi bersama seluruh OPD di Kantor Bappeda Sumatera Barat, Rabu (13/5/2026). Dalam rapat itu, ia menekankan bahwa daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan perencanaan akan tertinggal.
“Jika kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka dari awal kita harus menunjukkan kesiapan, mulai dari konsep, desain lintas sektor, sampai proposal yang benar-benar terukur,” tegas Vasko dalam sambutannya.
Pemerintah provinsi menargetkan seluruh proposal usulan rampung pada akhir Mei 2026. Hasilnya akan dihimpun dan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Targetnya, pada 2027 Sumbar memperoleh porsi program nasional yang jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Bukan Sekadar Fisik: Program Nonfisik Jadi Prioritas
Kepala Bappeda Sumatera Barat, Zefnihan, mengungkapkan bahwa dukungan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Program nonfisik seperti pengembangan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga akan dimasukkan dalam proposal terpadu.
Pemprov Sumbar akan membentuk kelompok kerja khusus untuk mempercepat sinkronisasi pelaksanaan PSN di daerah. Setiap program akan memiliki OPD utama sebagai penanggung jawab, yang didukung oleh OPD lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini bukan kerja parsial, tetapi gerakan bersama yang melibatkan provinsi serta kabupaten/kota untuk mendukung program strategis nasional,” ujar Zefnihan.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Vasko menambahkan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama yang kuat, kolaborasi dari berbagai pihak,” katanya.
Langkah proaktif ini dinilai krusial di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Dengan kesiapan dokumen dan perencanaan yang matang, Sumbar diharapkan bisa memanfaatkan celah anggaran pusat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Seluruh OPD kini diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang masing-masing. Hasil pemetaan itu akan disatukan menjadi proposal terpadu yang siap diperjuangkan ke pemerintah pusat sebelum tenggat akhir Mei 2026.
